خرید vpn خرید kerio
Selamat Datang di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kalender

April 2015
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Statistics

Visitors
1140
Articles
128
Web Links
9
Articles View Hits
57938

Who's Online

We have 202 guests and one member online

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

TAHAPAN PERSIAPAN PILKADES SAUREINU

MC.Mentawai – Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 140/26/SE/BUP – KM/2015 yang terkait Pemilihan Kepala Desa, mengharuskan seluruh desa di Kab. Kepulauan Mentawai  menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak di tahun 2015 ini. Surat edaran tersebut merevisi tahapan Pemilihan Kepala Desa, dalam hal revisi tahapan pencalonan mengacu kepada UU. Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan PERDA Nomor 13 tahun 2010.

Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan adalah salah satu dari 27 Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang  melaksanakan Pesta Demokrasi tingkat desa ditahun 2015 ini. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Astrimilus mengatakan bahwa revisi tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Saurinu tahun 2015 sesuai hasil rapat, tanggal 4 maret 2015 dan mengacu kepada UU Nomor 6 tahun 2014 Desa dan Perda Nomor 13 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa.

Dalam hasil rapat 4 Maret 2015 ada 10 poin tahapan dan jadwal yang ditetapkan yang pertama pembentukan panitia pemilihan, pembukaan pendaftaran bakal calon (Balon) Kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Penetapan Calon Kepala Desa, Pencabutan Nomor Urut, Penyampaian Visi Dan Misi, Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa, Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa dan laporan hasil pemilihan di serahkan kepada BPD Saureinu.

Dalam hal ini, ketua P2KD Astrimilus mengatakan 8 calon yang dinyatakan memenuhi syarat dalam Pencalonan Kepala Desa yaitu, JOHAN no.urut (1), PERNIUS no.urut (2), GERTIANUS no.urut (3), JANUAR no.urut (4), DEVINANSYA no.urut (5), TIRJELIUS no.urut (6), KRISTIAN no.urut (7), dan PIATOR no.urut (8).

Astrimilus juga mengatakan, di Desa Saureinu ada 4 TPS dan jumlah DPT 937 orang. “Dari hasil tersebut belum bisa kita pastikan karena kita melakukan Rapat Pleno tingkat desa, sampai sekarang belum semua kotak suara yang hadir. Untuk menunggu hasil tersebut setelah kotak suara semua terkumpul kita adakan rekapitulasi dan memastikan siapa yang unggul diantara 8 calon tersebut. Dan hari ini juga kita selesaikan semuanya. Karena memang itu mekanismenya”, katanya saat ditemui Jurnalis Media Center Mentawai di kantor Kepala Desa Saureinu selasa 31 maret 2015 (13.30 WIB). (suar/iroi)

27 DESA DARI 9 KECAMATAN LAKSANAKAN PILKADES SERENTAK

MC Mentawai – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 27 Desa dari 9 Kecamatan,yang baru ini dilaksanakan pada hari selasa(31/03/15)

Kepala Bagian Pemerintahan Desa(Pemdes) Kabupaten Kepulauan Mentawai Sukirman mengatakan, pada tahun 2015 ini kita melaksanakan pemilihan Kepala desa sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa dan PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan pilkades.

“Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten/kota, diadakan maksimal 3 kali dalam rentang waktu 6 tahun dan untuk pelaksanaan pilkades di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilaksankan pada bulan Maret tahun 2015, berkemungkinan tahun 2017 dan 2019 maksimal 3 gelombang,karena masa jabatan kepala desa habisnya berbeda-beda”.katanya

Berkemungkinan pada tahun 2017 akan dilaksanakan lagi pemilihan pilkades sebanyak 6 desa,yang masa jabatannya habis pada tahun 2017,dan untuk dari 27 desa yang melaksanakan pilkades serentak,sudah diturunkan surat keputusan Bupati/Sekda,dia menyebutkan,minggu pertama bulan April berkas pilkades harus masuk,untuk proses penerbitan SK nya dan akan direncanakan pelantikan pada minggu keempat.

Menurut Sukirman, pelantikan 27 kepala desa berkemungkinan akan dilaksanakan di Tuapeijat  karena melihat kondisi mentawai tidak” memungkinkan bisa ter-cover  oleh Bupati untuk melantik tiap masing-masing desa”.ujarnya

saat diwawancarai Kabag Pemdes dengan banyaknya jumlah calon pilkades potensi akan jadi polemik dia mengatakan, Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan sosialisasi kedesa-desa termasuk di kecamatan dan disampaikan juga kepada P2KD maupun KPPS tentang imbahuan moral, awal persoalan itu yang kita amati terhadap desa-desa yang sudah melaksankan pemilihan itu berawal dari panitia yang tidak indenpenden, tidak jujur, tidak bertanggung jawab atau memihak pada salah satu calon.

Kabag Pemdes berharap kepada pelaksana pilkades bekerjalah dengan hati nurani,hasil dari pemerintah yang baik itu dari panitia itu sendiri,secara moral mempunyai kontribusi, kemudian panitia bekerja harus sesuai dengan aturan mudah-mudahan tidak ada masalah berjalan dengan lancar karena KPUnya pilkades P2KD itu sendiri,merekalah yang menentukan kebijakan-kebijakan,apalagi mentawai kondisinya tidak sama dengan daerah lain. (heri s/iroi)

 

PEMBANGUNAN HUNTAP PAGAI UTARA DAN PAGAI SELATAN SUDAH 80 PERSEN

MC Mentawai – Dalam kunjungan Bupati bersama rombongan BPBD Mentawai, menurut Yudas Sabaggalet diperkirakan selesai tuntas pembangunan huntap di Pagai Utara dan Pagai Selatan sekitar 1 bulan lagi bisa selesai dan secara keseluruhan hanya tinggal daerah Sipora selatan yang belum, apalagi disalah satu desa  Sipora selatan yang masih bermasalah. kata Yudas

Yudas Sabaggalet mengatakan persoalan lambatnya pembangunan huntap di Sipora selatan sebetulnya pemahaman dari masyarakat yang tidak duduk kalau ditempat-tempat lain sudah berjalan dengan cepat hanya tinggal pemasangan keramik lagi artinya sudah 80 persen dan untuk sipora selatan didaerah Sagitcik yang sudah sampai 70 persen yang lambat desa beriulou dan Bosua.

Disisi lain Bupati Mentawai kepada reporter sasaraina menyampaikan, persoalan kayu dia mengatakan belum tahu persis siapa yang melarang masyarakat mengambil kayu untuk pembangunan huntap, apakah masyarakat itu sendiri atau oknum IPK, kita belum tahu dan sekarang sudah kordinasikan kepada kepala desa setempat, agar bisa kordinasikan dengan pihak perusahan-perusahan terdekat,untuk diminta kejelasan. ungkapnya

Selanjutnya pembangunan huntap yang sudah selesai dalam waktu sudah ditentukan,maka pembangunan huntap akan diresmikan,masyarakat yang masih tinggal dirumah lama akan menempati rumah yang sudah dibangun.

Bupati berharap pembangunan huntap dapat cepat selesai, karena pekerjaan kita bukan hanya huntap saja, sudah selesai huntap akan dilanjutkan pembangunan penerangan, akan dilanjutkan program pendidikan, kesehatan, ekonomi masih panjang lagi, cuman kuncinya huntap ini,kalau masyarakat sudah berada dirumah baru dibicarakan soal lampu dan sebagainya, termasuk setiap huntap dibangun jalan lingkungannya dan juga penataannya,(heri suprianto/iroi)

Mentawai Harus Lahirkan Kebijakan

MC Mentawai - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu Kepulauan Mentawai, Suherman menilai, berbagai macam persoalan yang terjadi di kepulauan Mentawai, akibat tidak sejalannya antara legislatif dan eksekutif di daerah tersebut. 
"Apa kebijakan dan perda yang sudah diambil dan dilahirkan oleh legisatif dan eksekutif? Kalaupun ada, kapan pernah disampaikan kepada masyarakat?" katanya saat coffe morning di kantor Pekat  Km. 2 Tuapejat,  Minggu (25/01). 
Dia mengatakan, antara legislatif dan eksekutif di lingkungan Kepulauan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, belum satupun kebijakan atau aturan yang menyentuh langsung dan berdampak terhadap masyarakat. Dimana pemerintah Kepulauan Mentawai tidak pernah mengkaji akar suatu permasalahan. Sehingga persoalan yang terjadi tidak pernah tuntas dibahas.
Dia mencontohkan persoalan yang terjadi di kepulauan Mentawai sampai saat ini, seperti masalah BBM. Dia mengatakan, tingginya harga BBM yang dirasakan oleh masyarakat di kepulauan Mentawai belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Padahal, kata dia, orang-orang yang duduk di pemeritahan merupakan orang-orang yang cerdas dan berpikiran jauh ke depan.
"Kalau pemerintah betul-betul pro rakyat, kenapa hingga sekarang belum ada upaya yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi persoalan ini," ungkapnya.
Menurut dia, hasil yang didapat saat kunjungan kerja yang dilakukan oleh pemerintah maupun anggota dewan belum menunjukkan hasil apa pun terhadap pembangunan di kepulauan Mentawai. Bahkan dia mengaku, pernah mengungkapkan sambil bercanda kepada salah seorang anggota DPRD kepulauan Mentawai bahwa, Mentawai adalah sebuah keluarga yang mandul.
"Mana pernah ada aturan atau kebijakan yang dilahirkan? Contohnya saja, ketika pejabat-pejabat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Apa dampak atau pembaharuan yang di lakukan. Saya rasa belum sekalipun. Apa ini tidak mandul namanya?" beber Suherman yang juga merupakan putra asli Mentawai tersebut.
Menurut dia, solusi untuk persoalan tingginya BBM di Mentawai, tidak mesti harus ada SPBU di daerah tersebut. Hal itu disebabkan, kendala berbagai hal yang menyulitkan untuk pendirian SPBU. Pemkab Mentawai bisa mendirikan badan usaha milik daerah, seperti adanya bank nagari yang didanai atau di kelola oleh pemerintah daerah sendiri.
"Saya rasa, ini bisa dilakukan, kenapa tidak. Artinya, tentu juga butuh keseriusan dari Pemkab sendiri dan legislatif sebagai pembuat aturan dalam mengatur hal tersebut. Tentunya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, saya rasa bisa berjalan dengan baik. Tidak mesti menunggu investor yang mau menanamkan modalnya di Mentawai," ujarnya. (Nobel/iroi)

 

BUPATI MENTAWAI : PERLU MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA DAN ELEMEN LAINNYA

MC Mentawai– Untuk peningkatan wawasan kebangsaan, pada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta unsur elemen lainnya,dalam rangka fasilitasi akur dan FKMD,Kabupaten Kepulauan Mentawai, secara resmi dibuka oleh Bupati mentawai yang digelar dipendopo km.9 Tuapeijat. Senin (30/03/15)

Dalam peningkatan wawasan kebangsaan bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai bangsa guna pemberdayaan serta penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila.

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet  mengatakan, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebagsaan perlu di tingkatkan, karena banyak yang tidak paham akan nilai-nilai yang terkandung baik dalam pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhineka tunggal ika demi penguatan NKRI. kata Yudas

Yudas Sabaggalet menyampaikan,Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 6000 km2,luas laut lebih kurang 10.000 km2 dan jumlah penduduk Mentawai lebih kurang 86.000, sedangkan 14 persen luas Sumatera Barat itu ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan ini satu-satunya kabupaten yang memiliki laut langsung karena dia dikepulauan.
Sepanjang pantai Barat  Sumatera ini,mentawai dikarunia dua pulau terluas,dikabupaten Kepulauan Mentawai wlaupun dengan kondisi begitu,akan tetapi menjanjikan sumber daya alam yang memadai,dan juga mentawai memiliki ombak terbesar didunia setelah Hawwai tidak ada ditempat yang lain.ujarnya

sementara dia menyebutkan,bahwa kabupaten kepulauan Mentawai bagian pada sumatera barat dan sumatera barat bagian pada mentawai,secara administratif itu sudah pasti,kita berharap secara geo politik begitu juga ndan geo ekonomi.

Lanjut Yudas mengatakan,ini adalah tanggung jawab kita semua,ketika pada tahun 2010 dilaksanakan rapat diprovinsi sumatera barat Yudas mengatakan,sebanyak 8 daerah tergolong daerah tertinggal di sumatera barat ,sekarang hanya tinggal 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Dhamasraya,Kabupaten solok selatan dan Mentawai,diantara 3 kabupaten yang paling tertinggal itu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berbicara soal pendidikan dimentawai,memang masih banyak yang harus diperbaiki dalam kontek sumber daya manusia,akan tetapi orang yang punya pendidikan dan orang yang punya sumber daya manusia yang handal yang bisa merangkul pembangunan ini dengan baik,bukan sumber daya alam,karena sudah dibuktikan sumber daya alam yang melimpah,tapi kita belum memanfaatkan dengan baik.ungkapnya

Persoalan lain akan berentetan kebawah kualitas pelayanan birokrasi,karena kondisi juga yang berada dikepulauan,maka sangat perlu pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien dimentawai,karena memang manajemen pemerintah dibuat sama seluruh Indonesia,begitu diterapkan dikepulauan mentawai ini satu kabupaten ada 4 kepulauan besar,jadi menjadi tidak efisien dan efektif ,maka ada kecendrungan terjadi dalam pelayanan birokrasi yang belum maksimal.jelasnya

Yudas Sabaggalet berharap suatu ketika Gubernur sumatera barat nanti orang mentawai dan rektor Unand orang mentawai,akan tetapi jangan dinomisasi saja,tapi harus dipersiapkan sumber daya manusia,kalau sumber daya manusia sudah mantap,ini dalam kontek wawasan nusantara perlu dibangun,karena wawasan nusantara yang baik secara geo politik dan geo strategi kedepan sebetulnya adalah ekonomi itulah kuncinya.harapnya(heri suprianto/iroi)