Rapat RKPD, Pj. Bupati Mentawai Pembangunan Infrastruktur Harus Dipercepat

Berita Terkait

• Upaya Pencegahan Stunting Agar Tepat Sasaran, Plt Sekda Mentawai: Validasi Data Sangat Penting.0
• Plt Sekda Mentawai Buka Festival Masyarakat Mentawai Insipirasi Pasibitbit Uma0
• Pj. Bupati Kepulauan Mentawai, Ajak Masyarakat Pokai Kembangkan UMKM Lokal0
• Rekrutmen Tenaga Ahli Bidang Programmer Dan Jaringan Lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai0
• Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 20220
• Desa Sipora Jaya Buka Lahan Cabe 3 Hektar di Pesantren Hidayatullah, Anggarannya Dari DD0
• Bantuan Homestay Dari Kemendes Segera Dioperasikan di Dusun Katiet0
• Direktur Penyerasian Rencana dan Program PPDT Kemendes Tinjau Homestay di Dusun Katiet0
• Lantik Pengurus Forikan, Pj. Bupati Kepulauan Mentawai Harapkan Pengurus Turun Lapangan0
• Pj Bupati Kepulauan Mentawai Resmikan Jalan Lingkar di Sibaday0

Berita Populer

• Pengumuman Penerimaan CPNS Kab. Kep. Mentawai Tahun 2019
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
• PNS atau Pegawai Honorer, Boleh Daftar Panwascam Untuk Tahun 2020, Asal Penuhi Syarat Ini.
• Pengumuman Penerimaan CPNS Pemkab Mentawai Tahun 2021
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada
• Hari Rabu 13 November 2019 BKPSDM Mentawai Umumkan Formasi CPNS 2019.
• PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR CPNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI FORMASI TAHUN 2019
• Kepala BKPSDM : Lulusan CPNS Mentawai Jangan Harap Bisa Cepat Pindah Tugas
• Inilah Nama Nama Wakil Rakyat Yang Bakal Duduk di DPRD Mentawai 2019-2024
• Pengumuan Syarat Teknik dan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar

Keterangan Gambar : Pj. Bupati Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan saat memberikan pengarahan pada Rapat Konsultasi Publik, Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023,

MENTAWAIKAB.GO.ID  | TUAPEJAT - Pada rapat Konsultasi Publik, Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023, Pj. Bupati Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dan harus dipercepat untuk mengentaskan Mentawai sebagai daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T).

“Jadi jangan lagi kita berbicara soal terluar atau tertinggal, kita tidak mau seperti itu, walaupun status 3T masih melekat di Sumatera Barat masih kita 3T tapi kita perbaiki, salah satu cara adalah kita harus mempercepat pembangunan infrastruktur”, kata Martinus, Senin (30/1/2023).

Ia menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum yang mendapat anggaran besar harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan utama bagi masyarakat sebagai penghubung dari daerah satu dengan daerah lainnya, dengan bisa membantu meningkatkan perekonomin masyarakat yang mana saat ini masyarakat Mentawai salah satu mata pencarian dari petani yaitu akomodasi dari pisang sampai saat ini masih sulit untuk melakukan pemasaran karena kondisi jalan.

“yang besar anggarannya adalah PU, tahun depan juga PU besar anggarannya, maka harus memprioritaskan jalan dan sentra produksi dan market pemasaran”, lanjut Martinus.

Dokumen RKPD tahun 2023 -2026 nantinya yang akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah setiap tahunnya hingga tahun 2026, RKPD tersebut harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari segi pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan stunting,  dan mewujudkan masyarakat Mentawai yang sejahtera.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sahad Pardamaian, dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam  kegiatan ini juga menyampaikan Data makro yang naik berkisar di angka 2,89 % di tahun 2021 di banding tahun 2020 - 1,85 % , serta kenaikan angka  Stunting di Kepulauan Metawai berkisar di angka 32%  di tahun 2022 lebh tinggi di banding tahun 2021 27,3 %.

Forum konsultasi publik RKPD bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2024, kegiatan ini di hadiri oleh FORKOPIMDA ,Plt. Sekretaris Daerah secara virtual, Para Asisten, Para Kepala OPD, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan Forum Diskusi Publik ini di tutup dengan penandatanganan berita kesepakatan yang berisi tentang menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2024 yang telah di selaraskan dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Nasional. (Str)

---