Kemudahan Pengelolaan Aset Desa Melalui Aplikasi Sipades Versi 2.0

Oleh : Super Admin Kominfo | 22 Sep 2022 | 20:49:15 WIB | Dilihat : 396 Kali
Kemudahan Pengelolaan Aset Desa Melalui Aplikasi Sipades Versi 2.0

Keterangan Gambar : Pelatihan pengelolaan aset desa berbasis aplikasi sipades di aula Desa sipora Jaya


Mentawaikab.go.id I Tuapejat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar pelatihan pengelolaan aset desa berbasis aplikasi Sistem pengelolaan aset desa (sipades) versi 2.0 di Aula kantor Desa Sipora Jaya mulai Selasa hingga Jumat (20 hingga 23 September 2022) kepada sekretaris desa dan kaur umum pemerintah desa se Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mikrot Junaidi Siregar, Fasilitator balai pemerintahan desa di Lampung Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menjelaskan bahwa aplikasi Sipades merupakan inovasi dari Kemendagri untuk melakukan pencatatan administrasi asset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, hingga penyajian laporan yang dilengkapi dengan kodefikasi dan labelisasi asset desa sesuai pedoman umum kodefikasi asset desa.

Adapun kriteria aset diantaranya, kekayaaan asli desa, yang dibeli atau diperoleh dari APBdes, dan dari perolehan hak lainnya yang sah (hibah).

Latar belakang dibuatnya aplikasi Sipades karena belum adanya penyajian data inventarisasi asset desa yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tujuan penerapan aplikasi Sipades  agar pengelolaan aset desa jelas, tertib, akuntabel, mengikuti trend IT saat ini, dan meminimalisir resiko hilangnya asset desa sehingga asset desa dapat berguna serta bermanfaat bagi masyarakat desa,” ujar Mikrot di aula Desa sipora Jaya, selasa (20/9/2022).

Dalam aplikasi tersebut, data yang bias diinput diantaranya, perencanaan, pengadaan asset desa, tahun pengadaan, jenis asset, dan kode register asset. Setelah data diinput, hasil laporannya dapat dicetak. 

Dengan demikian, pengelolaan asset desa lebih efektif dan efisien serta bisa terpantau oleh Kecamatan, Kabupaten, hingga Pusat. 

Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan dan asset desa harus dikuasai, sebelum menguasai penerapan aplikasi.(KS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment