Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kepulauan Mentawai Dikukuhkan

Oleh : Super Admin Kominfo | 07 Agu 2022 | 17:56:20 WIB | Dilihat : 267 Kali

Berita Terkait

Berita Populer

Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kepulauan Mentawai Dikukuhkan

Keterangan Gambar : Pengukuhan Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Oleh PJ Bupati Kepulauan Mentawai di aula Bappeda


Mentawaikab.go.id I Tuapejat - Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) menggelar konsolidasi dan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten hingga kecamatan dan desa di aula Bappeda, Jumat (5/8/2022).

Tema yang diangkat adalah penguatan komitmen dan peran Pemerintah Daerah dalam konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tujuannya, untuk meningkatkan komitmen dan peran pemerintah daerah bersama mitra kerja, serta merumuskan rencana kerja, rencana aksi dalam percepatan penurunan stunting di Mentawai.

Dalam acara tersebut, Perwakilan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar, Fatmawati, yang turut hadir mengatakan bahwa pengukuhan tersebut yang ke sembilan dari sembilan belas Kabupaten Kota se Sumatera Barat.

Ia memaparkan potret kondisi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut ini.

Berdasarkan survey status gizi Balita Indonesia, pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Provinsi Sumbar 23,3%. Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Mentawai di atas rata-rata Provinsi Sumbar yaitu 27,3%.

Kemudian, pada indikator potensi resiko stunting dari 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun lebih dari satu orang. Selain itu, ada keluarga yang memiliki balita lebih dari dua orang.

Lebih lanjut gambaran hasil pendataan dan pemetaan keluarga secara door to door pada tahun 2021 di Bumi Sikerei diantaranya, nilai maksimum indikator stunting Anak tidak sekolah berada di Kecamatan Siberut Barat Daya dan Siberut Selatan sekira 177 dan 152 kepala keluarga. 

Kemudian, keluarga yang tidak memiliki penghasilan ada 2.229 kepala keluarga yang terbesar di Siberut Selatan dan Sipora Selatan.

Selanjutnya, masih ada beberapa keluarga yang lantainya dari tanah dan merupakan salah satu potensi risiko stunting di Sipora Utara.

Lalu, ada sekira 1.662 kepala keluarga yang tidak mampu memberikan makanan beragam pada keluarganya di Sipora Utara, Sikakap, dan Siberut Selatan.

Kemudian, sumber air minum tidak layak yang juga menjadi indikator potensi risiko stunting di Siberut Utara, Sikakap, dan Sipora Selatan dengan total hampir 7.000 kepala keluarga.

Selain itu, masih ada keluarga yang tidak memiliki jamban di Sipora Utara.

Lalu, rumah tidak layak huni (RTLH) dari sisi atap, lantai, dinding masih ada 7.000 kepala keluarga. 

Kemudian, masih banyak anggota Keluarga yang tidak sekolah di Siberut Selatan. Jika seorang Ibu tidak berpendidikan, maka berpotensi terhadap kesalahan pola asuh anak.

Indikator lainnya, terlalu muda melahirkan. Dimana Idealnya melahirkan di atas usia 21 tahun.

Kemudian, banyak yang melahirkan di atas usia 35 tahun di Siberut Selatan, Sipora Utara, Sikakap, dan Sipora Selatan.

"Jangan melahirkan dengan jarak anak terlalu dekat dan terlalu banyak sehingga anak berkualitas dan sehat,"ujar Fatmawati di aula Bappeda.

Lalu, ditemukan Ibu yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif pada anak dan  Balita tidak diikutsertakan saat posyandu.

"Penting dilakukan pendampingan keluarga dari hulu ke hilir. Secara konvergensi, fungsi dinas terkait bisa masuk ke zona merah tersebut dan lebih tepat sasaran ke depannya,"tutur Fatmawati.

Pada kesempatan tersebut, Fatmawati mewakili BKKBN menyerahkan bantuan dana DAK fisik dan non fisik dengan total Rp, 2.698.664.000 kepada DPMDP2KB dengan harapan dapat direalisasikan secepatnya.

Pada tempat yang sama, PJ Bupati Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan mengajak seluruh tim percepatan penurunan stunting tahun 2022 berkomitmen mensukseskan salah satu program nasional tersebut dimana stunting juga mempengaruhi SDM di Bumi Sikerei.

Ia berharap angka prevalensi stunting dalam waktu tiga tahun dapat turun dari 27,3% menjadi 14% pada 2024 mendatang. 

Turut hadir pada acara tersebut unsur Forkopimda, PKK, Kepala OPD, Camat, Kepala desa, dan Satgas tim percepatan penurunan stunting tahun 2022. (KS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment